Di malam Jumat yang
bukan kliwon, tiba-tiba Notifikasi Whatsapp masuk ke handphone penulis dari
keponakan di Jakarta:
“Tadi Siang Dede
disuruh analisis kasus tentang Arif yang dipidana karena membunuh preman,
padahal umur dia baru 7 tahun”.
Cerita tentang Arif
ini pernah viral di beranda Facebook,
situs jejaring sosial dan
forum-forum internet bahkan beberapa portal berita online pun pernah memberitakan. Secara singkat, kisah
tersebut tentang pengalaman Arif yang saat itu berusia 7-8 tahun namun telah
dijatuhi pidana penjara karena kasus pembunuhan. Arif menjalani pidana
penjaranya di LP Anak Tangerang. Konon
di dalam penjara Arif selalu merepotkan petugas dan bahkan pernah tiga kali
kabur dari LP Anak dengan cara yang unik.[1]
Cerita tentang Arif menjadi
kajian Keponakan penulis yang saat ini berada di Semester 3 Fakultas Hukum
Universitas Swasta di Jakarta. Dia mendapatkan tugas dari Dosen untuk
menganalisa kasus Arif ini dari sudut teori pemidanaan yang dijatuhkan kepada
Arif. Keberadaan Arif di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan telah dijatuhi pidana
penjara menimbulkan polemik di ruang hukum merupakan kisah nyata ataukah Hoax belaka?.
Kehidupan anak yang seharusnya penuh dengan
keceriaan, terkadang tidak berjalan sesuai keinginan. Anak dapat berhadapan dengan hukum sebagai
pelaku tindak pidana ataupun sebagai saksi korban. Keadaan ini tentunya
tidak diharapkan, namun fakta menunjukkan adanya anak yang harus berhadapan
dengan hukum dan merasakan ketidaknyamanan berhadapan dengan aparat penegak
hukum.
Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak
yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan
bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.[2]
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh Anak tentunya bukan suatu harapan dari setiap orang tua. Namun apabila itu
telah dilakukan maka tentunya harus ada Sistem Peradilan Pidana yang
dikhususkan untuk anak. Di Indonesia telah ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 12
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang Sistem Peradilan Pidana
Anak) sebagai pengganti Undang-undang Pengadilan Anak, yang diharapkan nantinya
lebih melindungi anak ketika berhadapan dengan hukum.
Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan
Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan
dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial
secara wajar.[3]
Keadilan restoratif ini termasuk istilah baru dalam sistem hukum
Indonesia. Keadilan restoratif bertujuan
memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki
tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai
landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Tujuan Keadilan restoratif mempunyai
sedikit perbedaan dengan persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini
yaitu anak pelaku kejahatan yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatannya
pasti dipenjara. Namun apakah itu dapat diterapkan untuk setiap perkara anak
yang berhadapan hukum ataukah tidak?.
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memiliki beberapa
kekhususan yang tidak dimiliki oleh Undang-undang lainnya di Indonesia yang
mengatur tentang pemidanaan yaitu mengatur tentang Diversi. Di Indonesia, ide
diversi menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak
yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada
tanggal 5 Oktober 1996.
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara
anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebelumnya di Indonesia, Praktek
penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan
hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah
ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap
saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Pelaksanaan Diversi
dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap perkembangan anak dalam
keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana dan sebagai upaya memberikan
keadilan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Tata cara pelaksanaan
Diversi ini mirip dengam Musyawarah untuk Mufakat yang telah lama dikenal
masyarakat Indonesia.
Diversi dapat dilakukan dalam Perkara pidana
anak yang diancam dengan pidana
penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.[4] Mahkamah
Agung menyadari dalam praktik di Lapangan, Penuntut Umum dapat mengajukan Surat
Dakwaan yang tidak berbentuk tunggal saja. Sehingga dalam hal ini Pengaturan
diversi tersebut memiliki celah hukum yang belum diatur. Oleh karena itulah Mahkamah Agung mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
(Baca: Perma Diversi) sehingga Hakim Anak wajib mengupayakan diversi apabila
anak didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara dibawah tujuh tahun
dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh
tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternative,
kumulatif ataupun gabungan.[5]
Penerapan Perma Diversi dalam praktiknya akan lebih melindungi anak.
Sebagai contoh anak yang terlibat dalam tawuran atau pengeroyokan. Biasanya
pengeroyokan akan didakwa dengan Pasal 170 ayat 2 KUHP yang mempunyai ancaman
pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila merujuk pada UU SPPA tidak dapat
dilakukan Diversi, namun apabila Penuntut Umum mendakwa anak tersebut dengan
dakwaan berlapis (Subsidaritas) dengan Pasal 170 ayat 1 KUHP yang mempunyai
ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan maka dapat dilakukan
Diversi. Keuntungannya untuk Anak yaitu Anak tidak langsung dihadapkan di
Persidangan menghadapi Hakim, Penuntut Umum dan Korban, melainkan Anak akan duduk
bersama orangtua anak, korban, orangtua korban, Pembimbing Kemasyarakatan,
Pekerja Sosial atau bahkan dengan Tokoh Masyarakat seperti Pak RT, ulama dan
lain-lain untuk mencari solusi terbaik bagi Anak dan Korban. Dalam diversi
tidak ada Hakim karena Hakim secara otomatis menjadi fasilitator diversi. Hasil
Diversi ini antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan
kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bula atau pelayanan masyarakat.
Hasil diversi yang pernah ada dalam perkara penganiayaan sebagai contoh
yaitu anak menjalani Pelayanan Masyarakat sejumlah 2 (dua) jam per hari selama 1
(satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender. Sedangkan untuk korban
disepakati Anak beserta orang tua memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah) kepada Korban sebagai biaya pengobatan. Untuk perbaikan anak
ke depannya, dapat disepakati anak berjanji tidak akan pernah ikut serta atau bergabung
dengan Geng Motor atau sejenisnya dan menjauhi atau tidak bergaul lagi dengan teman-teman
yang masih bergabung di Geng Motor ditambah dengan permintaan Pembimbing
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Tokoh Masyarakat yang meminta anak wajib
menjalankan ibadah agama Islam diantaranya puasa di bulan ramadhan dan sholat lima
waktu, khusus shalat Magrib dilakukan di Masjid atau Mushola terdekat. Hasil
Diversi tersebut secara komprehensif memuat ketentuan Undang-undang, juga
memperhatikan keinginan korban, saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga
Tokoh Masyarakat.
Perkara Anak yang tidak dapat dilakukan upaya Diversi maka prosesnya
berlanjut ke persidangan. Namun ada syarat usia yaitu berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun. Anak yang belum
berumur 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dapat diserahkan kembali
kepada orangtuanya atau diikuitsertakan dalam program pendidikan atau pembinaan
di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial paling
lama 6 bulan.
Fenomena nyata terjadi di LPKS di kawasan Jakarta Timur, beberapa anak
yang diduga melakukan perbuatan asusila yaitu perbuatan cabul atau persetubuhan.
Usia anak pelaku tersebut paling muda 5
tahun, anak itu masih menggunakan popok dan minum susu di botol, sedangkan
anak-anak pelaku lainnya berusia variatif namun semuanya di bawah 12 tahun. Keberadaan
Anak tersebut di LPKS untuk dilakukan pendidikan atau pembinaan. Walaupun anak
tersebut terpisah dari orangtuanya, namun setidaknya Anak tidak mendapatkan
pengalaman berhadapan dengan aparat yang bagi sebagian besar orang
dipersepsikan menyeramkan.
Perlakuan berbeda diterapkan terhadap Anak berumur 12 tahun tapi belum
berumur 18 tahun. Walaupun si Anak telah diajukan di persidangan, namun Anak
yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan yang
bentuknya yaitu pengembalian kepada orang tua atau Wali, penyerahan kepada
seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa atau perawatan di LPKS. Sedangkan
untuk anak yang telah berumur 14 tahun dapat dijatuhi pidana, termasuk pidana
penjara didalamnya.
Putusan pidana untuk anak ternyata bukan hanya pidana penjara saja.
Ada pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar
lembaga, pelayanan masyarakat,
pengawasan, pelatihan kerja atau pembinaan dalam lembaga yang dapat diberikan
untuk anak. Selain itu ada pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana dan
pemenuhan kewajiban adat.
Di Kuningan, ARH (17 tahun) dituntut pidana penjara selama 4 (empat)
tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan oleh Penuntut Umum karena telah
melakukan persetubuhan dengan AS (16 tahun) yang merupakan pacar anak ARH.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana dengan syarat selama masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir,
terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum yaitu tidak
boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus yaitu
Melanjutkan kuliahnya di Universitas Kuningan selama 3 (tiga) tahun.
Putusan terhadap ARH dapat dipahami untuk
menyelamatkan masa depan ARH dan juga masa depan korban karena senyatanya AS menginginkan dinikahi oleh ARH dan itu telah
disanggupi oleh ARH. Penjatuhan pidana penjara terhadap ARH tidak menguntungkan
siapapun, bahkan selintas seperti pembalasan dendam saja, tentunya bertentangan
dengan semangat pembaharuan di UU SPPA yang menekankan Keadilan Restoratif.
Kemudian ada lagi WMF (17 tahun) dan MFF (17
tahun) yang telah putus sekolah, keduanya dituntut pidana penjara masing-masing
selama 3 bulan oleh Penuntut Umum karena telah melakukan Pencurian dengan
Kekerasan dan Pemerasan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial selama
6 (enam) Bulan. Putusan ini merupakan pilihan logis
untuk memberikan keahlian khusus kepada
Anak di Balai Rehabilitasi Sosial agar selepas menjalani
pelatihan kerja maka Anak dapat lebih berguna di masyarakat dengan bekal
keahlian yang dimilikinya.
Berkaca kepada kasus tersebut maka pidana penjara seharusnya merupakan
pilihan terakhir bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Ketika ada
pilihan pidana yang dapat dijatuhkan. Keberadaan anak-anak di dalam Penjara (Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak) telah memutus hubungan anak-anak dengan orang tua
dan lingkungannya. Padahal diketahui bersama bahwa hubungan antara orang tua dengan anak dalam
kehidupan manusia merupakan suatu hubungan yang hakiki, termasuk hubungan
mental psikologis maupun mental spiritual. Mengingat hakekat hubungan tersebut
dalam kehidupan manusia, maka dalam menangani masalah anak-anak senantiasa
diusahakan agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya.
Anak tetap dapat dipidana Penjara apabila Anak tersebut memang dapat
dipenjara sesuai ketentuan Undang-undang. Pidana penjara berarti Anak terpaksa
dipisahkan dengan orangtua, keluarga dan lingkungannya. Namun tetaplah
dipertimbangkan pemisahan itu semata-mata demi kepentingan perkembangan dan
pertumbuhan anak secara sehat dan wajar.
Jadi cukup jelaslah cerita tentang Arif merupakan hoax belaka, karena
tidak mudah memasukan anak ke Penjara walaupun telah melakukan tindak pidana.
Apalagi dalam cerita Arif tersebut dikisahkan Arif berusia 7-8 tahun, masa-masa
yang seharusnya dinikmati anak-anak dalam belaian orang tua, dan bukannya di
dalam penjara.
[1] https://news.detik.com/berita/2143485/ada-napi-bocah-pintar-3-kali-kabur-dari-lp-ditjen-pas-itu-fiktif
[4] Lihat Pasal 7 ayat 2 Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[5] Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
No comments:
Post a Comment